Tolak RZWP3K, AMUK Lakukan Unjuk Rasa

Suratnusantara.com Sulbar-Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Untuk Kedaulatan (AMUK) Bahari, melakukan aksi unjuk rasa di gedung DPRD Provinsi Sulawesi Barat, Selasa (16/07/2019).

Mereka yang terdiri dari sejumlah Organisasi masyarakat sipil Indonesia menyatakan penolakan terhadap tataruang pesisir, laut dan pulau-pulau kecil yang bernama Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Mereka beralasan RZWP3K melegitimasi sekaligus melanggengkan perampasan ruang hidup Masyarakat pesisir di Indonesia melalui sejumlah proyek pembangunan seperti reklamasi, pertambangan pasir dan migas, industri pariwisata berbasis utang, konservasi berbasis utang, perkebunan kelapa sawit, dan pembangunan infrastruktur untuk pelabuhan serta industri maritim.

Sejak disahkannya RZWP3K menjadi Perda, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau di 21 Provinsi, Menteri Kelautan dan Perikanan melalui permen no.13/PERMEN-KP/2016 aktif mendorong perda zonasi tersebut. Namun hasilnya masih ada 13 Provinsi yang masih membahas dan mendiskusikan rancangan perda zonasi tersebut.

Baik perda yang telah disahkan maupun perda yang tengah dibahas sejumlah Provinsi, terbukti menciptakan permasalahan bagi masyarakat yakni dirampasnya ruang hidup untuk masyarakat pesisir.

“Didalam perda itu mengatur tataruang namun kami melihat prioritas kebanyakan bukan untuk masyarakat namun masyarakat direbut haknya demi kepetingan orang asing, itu membuktikan Pemprov Sulbar berpihak kepda pemodal asing”ucap massa dalam orasinya

Menurut massa aksi, kehadiran RZWP3K seharusnya menguatkan posisi masyarakat pesisir dalam mengelolah sumber daya kelautan dan perikanan.

Adapun perda zonasi Lampung nomor 11 tahun 2018 yang mengalokasikan pemukiman nelayan hanya seluas 1111,66 Ha, dan perda zonasi Kalimantan Selatan nomor mengalokasikan ruang seluas 37 Ha untuk pemukiman yang didiami oleh 9.7115 keluarga nelayan.

Sementara di Sulbar, perda nomor 06 tahun 2017 tentang RZWP3K tidak dijelaskan secara spesifik tentang pengalokasian pemukiman. Sementara dalam perda ini lebih banyak mengakomodir zona yang rentang untuk kepentingan modal.

Mengacu pada fakta-fakta diatas, ‘AMUK BAHARI’ menuntut 9 point;
1. Hentikan seluruh pembahasan RZWP3K
2. Evaluasi seluruh perda RZWP3K
3. Meminta menteri kelautan dan perikanan untuk mencabut izin pemanfaatan pulau-pulau kecil
4. Gunakan putusan MK no.3 tahun 2010
5. bersihkan pesisir laut dari proyek
6. Jalankan UU no 7 tahun 2016
7.Perdayakan perempuan pesisir
8.Buatkan perlindungan dan pemberdayaan untuk nelayan sulbar
9.Buatkan perda ZRB (Zonasi Rawan Bencana).

Penulis : Ah/

surat nusantara

surat nusantara adalah sebuah media online yang bergerak di bagian berita. surat nusantara perlokasi di daerah mamuju, sulawesi barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *