Opini; Potret Keadilan Hukum di Indonesia

Suratnusantara.com Mamuju-“Equm et bonum est lex legum” sebuah adagium hukum yang menyatakan bahwa apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum.

Negara Indonesia adalah Negara Hukum sebagai mana di tegaskan dalam Konstitusi Negara Indonesia yakni pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang berarti bahwa kekuasaan Negara Indonesia dijalankan melalui hukum yang berlaku di Indonesia. semua aspek kehidupan sudah diatur melalui hukum yang sah sehingga hal ini mampu mencegah konflik yang terjadi diantara warga negara. Jika tidak ada hukum, pemerintah akan kesulitan terutama dalam mengatur wilayah Indonesia yang sangat luas ini, terbentang lebih dari 17 ribu pulau yang di huni masyarakat dari berbagai macam suku, agama, budaya, ras yang bersatu dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu hukum juga membantu dan menertibkan masyarakat yang ada di dalam negara ini. Dalam urusan hukum, Indonesia telah mencakupi lembaga peradilan hukum. Seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Pengadilan Tinggi, dll, yang secara lembaga di bentuk untuk tujuan supremasi hukum.

Dalam hukum terdapat asas yaitu “Equality before the law” yakni kesamaan derajat di mata hukum. Hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1), dimana semua orang diperlakukan sama di mata hukum. Untuk menerapkan negara hukum, Indonesia dituntut untuk dapat menerapkan prinsip-prinsip yang dijalankan oleh negara hukum. Setiap manusia berhak memperoleh keadilan, baik itu dari masyarakat biasa maupun dari pejabat negara. Seperti yang tercantum pada Pancasila, sila ke-5 yang berbunyi : “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Hal ini sangat jelas bahwa seluruh rakyat Indonesia berhak mendapat keadilan tanpa terkecuali. Entah pekerjaannya sebagai tukang sapu, tukang mi ayam, tukang bakso, tukang jahit, bahkan sekalipun ia adalah pejabat tinggi negara. Tidak boleh terjadi diskriminasi di mata hukum kepada setiap warga negara.

Namun, realitas hukum di Indonesia menunjukkan hal yang sebaliknya, banyak sekali ketidakadilan vonis hukuman yang terjadi. Beberapa contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia di bawah ini, akan membuktikan ketidakadilan tersebut. Seorang Dirut PLN yang menyebabkan kerugian negara hingga Rp 46 miliar hanya di hukum 5 tahun penjara dan denda sebesar Rp 500 juta yang bisa digantikan dengan kurungan 6 bulan penjara. Sedangkan AAL yang menyebabkan kerugian seorang Briptu yang hanya Rp 30 ribu dijatuhi hukuman yang sama. Bahkan hingga menderita luka lebam di punggung. Demikian pula seorang nenek tua dengan kedua anaknya yang masih di bawah umur, yang menyebabkan kerugian sebuah perkebunan yang hanya sebesar Rp 12 ribu diancam hukuman 7 tahun penjara. Sungguh miris negeri ini.

Hukum memang sudah ditegakkan. Namun hanya kepada wong cilik, yang kita kenal dengan hukum yang tajam kebawah tumpul keatas. Praktik penegakan hukum di tanah air menunjukkan jika warga tak dipandang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Mereka yang memiliki kemampuan finansial lebih kuat memiliki power untuk “mengkondisikan” hukum. Ini yang lantas disebut hukum transaksional, yang jelas sangat menyalahi prinsip dasar negara hukum.

Seharusnya orang yang menyebabkan kerugian negara hingga  miliaran bahkan triliunan harus dihukum jauh lebih berat setimpal dengan perbuatannya. Bukan justru masyarakat kecil yang mencuri untuk bisa bertahan hidup dihukum seberat-beratnya. Lalu, di mana peran pemerintah Dalam persoalan ini, bukankah dalam UUD 1945 telah menegaskan bahwa negara mengelola kekayaan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh negara, bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lantas masyarakat yang kelaparan, tidak mendapat hak dan perlindungan dari negara, mencuri demi bertahan hidup justru di hukum seberat-beratnya. Dan yang lebih miris lagi para koruptor yang merampok uang negara, yang memperkosa hak-hak masyarakat kecil, justru di hukum ringan bahkan lolos dari jeratan hukum. Dimana prinsip keadilan hukum?

Namun, kita sebagai masyarakat sayangnya tidak tahu atau tidak berhasil mengetahui apakah dia menyuap sang hakim atau tidak. Seharusnya di balik kasus ini ada tindakan-tindakan tambahan dari sang tersangka. Bukan hanya persoalan perbedaan tingkat kesulitan penanganan untuk setiap kasus sehingga tdk dapat di bandingkan antara satu kasus dengan kasus yang lain, tetapi lebih kepada subjek dan objek hukumnya yang selalu terdapat diskriminasi hukum di dalamnya. Inilah dinamika hukum di Indonesia, yang menang adalah yang mempunyai kekuasaan, yang mempunyai uang banyak, dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar.

Untuk itu, perlu adanya  reformasi hukum yang dilakukan secara komprehensif baik dari subtansi hukum itu sendiri, struktur atau lembaga hukumnya dan para pejabat-pejabat yang memegang kekuasaan untuk menjalankan undang-undang tersebut, harus bersih dan jujur mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat pemerintahan paling bawah dengan melakukan pembaruan dalam sikap, cara berpikir, dan berbagai aspek perilaku masyarakat hukum kita, ke arah kondisi yang sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan tidak melupakan aspek kemanusian. Bukankan untuk membersihkan sebuah lantai harus dengan sapu yang bersih pula?

Kepastian hukum sangatlah urgen namun jangan sampai mengabaikan prinsip keadilan hukum, karena prinsip dasar negara hukum adalah memberikan kedamaian dan keadilan. Salus populi suprema lex (kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi dalam suatu negara).

 

Oleh : Riswandi
(Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tomakaka Mamuju)

surat nusantara

surat nusantara adalah sebuah media online yang bergerak di bagian berita. surat nusantara perlokasi di daerah mamuju, sulawesi barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *