Nasib Gaji GTT-PTT Sulbar Di Tangan TP4D Dan Kemendagri

suratnusantara.com

Mamuju-Aksi lanjutan dilakukan oleh “Aliansi Gerakan Peduli Guru Tidak Tetap-Pegawai Tidak Tetap (GTT-PTT) Sulawesi Barat” pada¬† Selasa, (15/01/2019) di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Barat sebagai upaya untuk menindak lanjuti hasil kesepakatan di aksi yang pertama Rabu, (09/01/2019) yang lalu, yakni melakukan rapat pimpinan perluasan dengan menghadirkan seluruh pihak yang terkait.

Para OKP yang tergabung, secara bergantian menyampaikan orasi ilmiahnya sebagai bentuk pengawalan, sembari menunggu rapat dimulai.

Dalam orasinya, Korlap Muh. Ahyar menyampaikan kekecewaanya dengan kinerja DPRD, dimana dalam undangan tersebut terterah bahwa rapat akan dilaksanakan pada pukul 10:00 tetapi molor sampai 1 jam. Menurutnya, DPRD tidak konsisten dan tidak serius dalam memperjuangkan nasib GTT-PTT.

Setelah melakukan komunikasi akhirnya pihak DPRD memulai rapat meskipun pihak eksekutif dalam hal ini Sekprov Sulbar tidak hadir dalam rapat.

Rapat perluasan tuntutan GTT-PTT tersebut digelar di ruang sidang paripurna DPRD Provinsi Sulbar, yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat Munandar Wijaya, dengan menghadirkan beberapa unsur terkait diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulbar, Keuangan BPK, Inspektorat Provinsi Sulbar dan beberapa anggota DPRD Provinsi Sulbar termasuk perwakilan komisi IV Pendidikan sebagai pembicara dalam penyampaian aspirasi GTT-PTT.

Kemudian dalam rapat tersebut, Ketua Forum GTT-PTT Sulbar Asrar, menyampaikan keluh kesahnya kepada pimpinan DPRD Provinsi Sulbar, bahwa selama ini pihak Dinas terkait telah melakukan banyak pelanggaran dan penindasan serta intimidasi terhadap guru melalui kepala sekolahnya.

“Perlu kita catat bahwa kepala dinas telah menerbitkan SK terhitung sejak 3 Januari sampai 31 Desember 2018 dan kami hanya dibayarkan selama 7 bulan. pihak dinas juga telah melakukan pungli terhadap sekolah swasta sebesar Rp. 500.000 setiap sekolah pada peringatan hari guru nasional, padahal mereka sudah mengatakan bahwa sekolah swasta tidak lagi dibawah naungan Dinas Pendidikan Sulbar” ungkapnya dengan nada sedikit keras.

Asrar juga menyampaikan bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan adalah menerbitkan SK untuk GTT-PTT yang ada di SLB dengan kisaran gaji Rp.1.200.000 namun yang mereka terima hanya Rp.850.000 saja.

Kemudian dibulan Juli Dinas Pendidikan kembali menerbitkan SK baru, yang menurutnya upaya untuk membenarkan penggajian sebelumnya yaitu sejumlah Rp.850.000 bukan Rp.1.200.000.

“Ini sangat tidak manusiawi kalau kita mau mengacuh pada SK Pergub di bulan November yang namanya BOMMDA hanya bisa membayarkan Rp.200.000/bulan apa ini tidak gila?” jelas Asrar.

Setelah melalui diskusi yang panjang akhirnya menghasilkan sebuah kesepakatan rapat, yang kemudian dibacakan langsung oleh wakil ketua DPRD Provinsi Sulbar yang memuat tiga poin kesepakatan

Pertama, DPRD bersama eksekutif dan aliansi forum GTT-PTT Sulbar sepakat membayarkan gaji GTT-PTT dengan catatan dikonsultasikan kepada TP4D dan Kemendagri.

Kedua, DPRD akan mengkaji pergub mengenai penggajian melalui dan BOS dan BOMMDA.

Ketiga,membentuk team kecil untuk menindak lanjuti apa yang telah disepakati.

Kemudian yang bertanda tangan didalamnya adalah Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulbar (Munandar Wijaya), Asisten I Bid. Pemerintahan (M.Naysir), Kepala Dinas Pendidikan (Arifuddin Toppo), Kepala BKD Sulbar (Amujib), Kepala Inpektorat Provinsi Sulbar (Suryadi), BPKPD Sulbar (M.Darwis Darmin), Biro Hukum (H. Bahar), dan Ketue Forum GTT-PTT Sulbar (Asrar).

Reporter: Riswandi

Penulis: Nauval Farhan

 

surat nusantara

surat nusantara adalah sebuah media online yang bergerak di bagian berita. surat nusantara perlokasi di daerah mamuju, sulawesi barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *