Meski SILPA Pemprov Sulbar Berlimpah, Sekprov Sebut Tidak Ada Hubungannya Dengan Gaji PTT dan GTT.

Suratnusantara.com,Sulbar-Berdasarkan hasil Audit BPK-RI perwakilan sulbar, pemerintah provinsi sulbar memperoleh SILPA untuk tahun anggaran 2018 sebesar Rp.129.349.557.854.89 yang terdiri dari KAS daerah sebesar Rp.128.352.382.471.09, KAS Bendahara penerimaan sebesar Rp.38.714.100.00, dan KAS bendahara pengeluaran sebesar Rp.802.308.171.80, serta KAS di Kapitas JKN sebesar Rp.156.153.112.00.

Tingginya SILPA tahun anggaran 2018 disebabkan karena akumulasi SILPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp.41.817.617.023.35 yang tidak digunakan dalam APBD Perubahan tahun anggaran 2018 serta adanya efisien belanja dan anggaran fisik yang tidak terealisasi sampai dengan 31 Desember 2018.

Menurut Sekretaris Provinsi Sulbar Muhammad Idris, meski harus segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah, namun SILPA Pemprov Sulbar sebesar Rp.129.349.557.854.89 tidak bisa diperuntuhkan bagitu saja jika dianggap tidak strategis.

“Jika kita melihat SILPA itu yang meningkat kita bisa mengatakan ada anggaran yang mengendap yang akhirnya harus segera dimanfaatkan oleh pemerintah daerah” ucap Sekprov Sulbar

Namun, saat disinggung terkait gaji PTT dan GTT yang beberapa bulan ini tidak kunjung dibayarkan oleh Pemprov Sulbar, Muhammad Idris menyebut, SILPA yang saat ini mengendap tidak ada hubungannya dengan PTT dan GTT.

“Tidak bisa, SILPA itu tidak ada hubungannya dengan PTT tetapi lebih kepada program daerah yang strategis. Program strategis itu ada Lima ukurannya, yakni bagaimana kita membuat infrastruktur, bagaimana memperbaiki tata kelolah pemerintahan ini, dan mengenai interkoneksi daerah”ucap Muhammad Idris

Saat ditanya, apabila pada audit BPK-RI ditemukan bahwa gaji PTT dan GTT adalah utang pemprov, apakah SILPA yang mengendap tersebut dapat digunakan untuk membayar gaji PTT dan GTT ? Muhammad Idris mengatakan akan membahasnya bersama DPRD.

“Nanti kita akan bahas bersama dengan DPRD walaupun setahu saya dari awalnya memang tidak ada disitu, tapi tetap kita akan bahas bersama DPR kalau anggaran SILPA itu ada yang mengendap.

Ditambahkan Muhammad Idris, bahwa sesuai keputusan politik jika terdapat persetujuan dan dianggap rasional maka gaji PTT dan GTT tersebut bisa dibayarkan.

“Jika ada persetujuan dan kita anggap rasional untuk kita bayarkan maka kita akan bayarkan, keputusan politik seperti itu sekarang.”jelas Sekprov Sulbar.

Menanggapi hal tersebut, wakil ketua DPR Sulbar H. Harun akan mengoreksi terkait tingginya dana SILPA yang mengendap.

Harun menganggap kinerja OPD tidak maksimal dan memastikan akan mengoreksi tingginya endapan SILPA tersebut

“dana SILPA yang mengendap sebesar 129 M, itu menandakan bahwa kinerja Pemprov Sulbar khususnya OPD tidak maksimal, untuk itu kita sebagai mitra kerja harus memperbaikinya kedepan agar lebih bagus lagi.”tutup Harun

(Sr/ipah)

surat nusantara

surat nusantara adalah sebuah media online yang bergerak di bagian berita. surat nusantara perlokasi di daerah mamuju, sulawesi barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *