Ketua IKA Manajemen Tolak People Power, Ini Alasannya

Suratnusantara.com, Makassar – Akhir-akhir ini People Power menjadi perbincangan dikalangan masyarakat baik yang pro maupun yang kontra, bukan hanya masyarakat biasa yang membincangkan hal tersebut tetapi sampai ditingkatan elite pejabat.

People Power mulai digerakan di Indonesia waktu diruntuhkannya rezim Soeharto pada tahun 1998 yang sangat dikenal dengan otoriter dan diktator, sejak itu pulalah masuknya reformasi hingga rakyat merasa keluar dari ketertindasan.

Wacana ini kembali didengungkan pasca pesta demokrasi 2019 dengan melihat situasi perkembangan politik hari ini, sebut saja isu ini menjadi konsumsi hangat dikalangan publik menjelang putusan pemilu presiden pada tanggal 22 mei mendatang.

Memang kita ketahui bersama, bahwa gerakan ini adalah salah satu langkah dalam melawan penguasa atau pemangaku kebijakan, tetapi itupun harus jelas betul apa isu objektif yang mesti disuarakan contoh tentang ketimpangan ekonomi, sosial dan lainnya.

Namuan pandangan para elite sepertinya tidak sesuai dengan apa yang menjadi subtansi dari People Power ini karena semata-semata hanya kepentingan sepihak, bukan lahir dari seluruh kesepakatan masyarakat, sebut saja pernyataan dari klompok pendukung 02 Prabowo-Sandi bahwa akan menolak hasil putusan dari KPU. Bukan hanya penolakan secara lisan tetapi akan menggerahkan massa untuk menggelar gerakan besar-besaran.

Menilai hal tersebut, semestinya kita sambut putusan KPU dengan sejuk dan damai, bukan sebaliknya menolak putusan penyelenggara. Sebab jika ada yang menolak berarti mereka penghianati demokrasi.

“Kalo alasanya gara-gara KPU tidak netral dalam perhitungan secara real, kan bisa tempuh jalur hukum, artinya kita harus hargai regulasi yang ada. Negara ini adalah negara hukum maka serahakan sepenuhnya kepada yang berpihak bukan malah memperkeruh suasana,” tutur Agus Hade.

Lanjut Ketua IKA Manajemen, lagian selama berlangsungnya pesta demokrasi ini, bukan hanya institusi penyelenggara yang terlibat tetapi ada institusi Bawaslu yang punya otoritas dalam pengawasan. Saya fikir mereka sudah bekerja dengan semaksimal mungkin, jadi apapun putusan dari KPU, kita harus terima bukan malah melakukan gerakan inkostitusional.

Oleh sebab itu, kami dari IKA Manajemen Unismuh Makassar menolak keras People Power yang diduga akan melanggar konsitusi, serta menghimabau kepada seluruh Mahasiswa Unimuh agar tidak terprovokasi dengan isu yang berkembang. Percayakan sepenuhnya kepada yang berwenang sebab siapapun yang terpilih itu adalah mandat dari rakyat. (Ahy/Ind)

surat nusantara

surat nusantara adalah sebuah media online yang bergerak di bagian berita. surat nusantara perlokasi di daerah mamuju, sulawesi barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *