Dugaan Ijazah Palsu Di Mamasa, Bawaslu Harap Pihak Terkait Tetap Kooperatif

Suratnusantara.com Mamasa-Badan Pengawas Pemilihan Umum Prov. Sulawesi Barat masih terus menelusuri kasus pemalsuan dokumen berupa surat keterangan pengganti ijazah jenjang SMA.

Dokumen palsu yang dimaksud diduga digunakan terlapor atas nama Zadrak T, saat pendaftaran calon legislatif Pemilu 2019.

Kasus tersebut dilaporkan oleh sebuah lembaga hukum di Kab. Mamasa pada tanggal 24 Juni 2019 kemudian diregistrasi tanggal 25 Juni 2019.

Zadrak yang merupakan calon anggota DPRD Kab. Mamasa pada Pemilu 2019 dilaporkan atas dugaan pelanggaran pasal 520 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Setiap orang yang dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai, atau setiap orang yang dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk menjadi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 254 dan Pasal 260 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah)”

Anggota Bawaslu Sulbar, Ansharullah A. Lidda sebelumnya menjelaskan telah melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus ini, antara lain Kepala Sekolah SMAN 1 Sumarorong, dua orang staf tata usaha SMAN 1 Sumarorong, Sekretaris Dinas Pendidikan Mamasa atas nama H. Tutup Widodo, Petrus Pualangi (Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kab. Mamasa) dan salah satu alumni SMAN 1 Sumarorong yang seangkatan dengan terlapor.

Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan keterangan dari Zadrak T. selaku terlapor dan Estefanus yang menjabat Kepala Sekolah SMAN 1 Sumarorong yang mengeluarkan surat keterangan tersebut tanggal 28 oktober 2007 lalu atau saat terlapor lulus di sekolah tersebut.

“Sebelumnya, kita sudah dua kali melayangkan surat panggilan dan hari ini kita melayangkan surat panggilan ketiga kepada saudara Zadrak dan Estefanus, kita berharap kedua pihak kooperatif dan mengindahkan surat panggilan tersebut, semoga saja hari ini kita sudah dapat mengambil keterangannya,” ungkap Ansharullah, Rabu (10/7).

Bahkan, untuk menguatkan bukti yang dibutuhkan dalam penindakan kasus ini, saat ini Bawaslu Sulbar bersama dengan Kepolisian dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu sedang berada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Selatan (Kota Makassar) untuk memastikan terlapor pernah bersekolah dan tamat di SMAN 1 Sumarorong Kab. Mamasa.

“Kami sudah meminta keterangan dari Kepala Bidang Kurikulum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Selatan atas nama H. Misi, tujuannya untuk memastikan apakah terlapor benar lulus di SMAN 1 Sumarorong yang dimana saat itu secara administratif masih berada di wilayah Sulawesi Selatan,” jelas Kordiv. Penindakan Pelanggaran itu. (zul/ra)

surat nusantara

surat nusantara adalah sebuah media online yang bergerak di bagian berita. surat nusantara perlokasi di daerah mamuju, sulawesi barat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *